BSIP SUMBAR HADIRI WORKSHOP PENGGUNAAN BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

Bogor (22-23 September) Workshop Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) lingkup BSIP untuk Perencanaan dan Penganggaran 22-23 September 2023 dilaksanakan di Grand Savero Hotel Kota Bogor.  Workshop diikuti oleh Koordinator/Subkoordinator Program dan Evaluasi atau yang mewakili satker/UK/UPT masing-masing Lingkup BSIP Selindo. Bagan Akun Standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Selain itu, Bagan Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah.

Workshop dipandu oleh Koordinator Perencanaan BSIP (Sri Asih Rohmani). Asih menyampaikan bahwa RKA-KL yang menjadi dokumen penting perencanaan anggaran saat ini merupakan gambaran dari penjabaran RENJA atau RKP. “Selain disusun berdasarkan RKP, RKAKL dan PAGU anggaran dalam penetapan di setiap Kementerian/Lembaga harus berbasis standar biaya” ujar Sri. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Agus Setiawan) dengan Tema “Penggunaan Bagan Akun Standar Belanja Barang dan Belanja Modal” dilanjutkan dengan Review Evaluasi dan Bedah RKAKL Lingkup BSIP.

Diakhir acara,  Sekretaris BSIP (Haris Syahbuddin) berkenan hadir  secara virtual menyampaikan arahan bahwa selama 1 tahun berkiprah, BSIP sudah menghasilkan peningkatan nilai tambah dan daya saing disamping dokumen SNI, LSPro dan RSNI. Pengawalan berlanjut pada aplikasi penerapan dari SNI yang dihasilkan, namun yang disebut penerapan sesungguhnya sampai menjadi sebuah karakter dari sebuah usaha sehingga menjadi wajib dilaksanakan. Peran balai penerapan menjadi sangat penting karena mengelola SNI harus dikawal dengan baik. Disain anggaran balai kita disesuaikan dengan tupoksi pengujian dan penerapannya sehingga gonta ganti pengawalan SNI mengakibatkan tidak tuntasnya pengaplikasian SNI di dunia usaha. SNI yang di hasilkan diuji lalu diterapkan dan kemudian re-SNI untuk dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sehingga dilakukan pengaplikasian sehingga menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan di dunia usaha. Jika kita salah mendisain anggaran maka bisa mengakibatkan lembaga kita tidak ada aktifitas atau tidak dapat menjalankan aktivitasnnya dengan baik. PE dan KSPP adalah bagian yang paling paham dengan TUPOKSI kelembagaannya. Terkait disain belanja modal, perlu memperhatikan  penyempurnaan fasilitas laboratorium sehingga anggaran bisa diarahkan pada Tusi kelembagaannya.(hre)